PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
PP Nomor 6 Tahun 2006 jo.54 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Diubah dengan : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6, LN. Peraturan Pemerintah (PP) PP No.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf. 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan
Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. 39 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bentuk.
pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2006 No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Download. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 7. Indonesia, Pemerintah Pusat . Indonesia. TB Simatupang No. . 16 Tahun 1977. PP Nomor 38 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T.E.3102 nuhaT 6 romoN PP . 4609 LL SETNEG : 52 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) NO. Preview.oN NLT ,51 . TENTANG. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah T. 11, LN. 3rd St. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum
PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 38: Tahun: 2008: Tentang: PERUBAHAN PP 6-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Mei 2008: Pejabat yang Menetapkan: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adams at E. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email
NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 2006. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja, atas penggunaan dan
Belum ada data…. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. PP No. 2023. Nomor. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Apr 1, 2012 • 0 likes • 33,390 views infosanitasi Advisor at Indonesian Institute for Infrastructure Studies Follow Peraturan Pemerintah No. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.5/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaa berlaku : Download PDF. Undang-undang (UU) NO.
6. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah MATERI Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan belanja negara akan semakin berkualitas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 27.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 10 tahun 2009 dinilai tidak lagi memadai dalam mengatur pengelolan Barang Milik Daerah di Kota Padang. Ir. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.U. Indonesia, Pemerintah Pusat.PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT
Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4.3
arageN hamuR gnatnet 4991 nuhaT 04 romoN hatniremeP narutareP -gnadnU napateneP gnatnet 7591 nuhaT 27 romoN gnadnU-gnadnU .6618, jdih. 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx 7 Piutang Pajak xxx xxx 8 Piutang Retribusi xxx xxx 9 Investasi Jangka Pendek xxx xxx 10 Bagian Lancar Pinjaman
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.E. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Diubah dengan : PP No. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 78, TLN No. 0%.
PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 1. 15, TLN No. 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 39. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.E. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Berlaku: 30 Oktober 2006; Sembunyikan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP)
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
9. 11 Tahun 2005; Pertama yang menjadi salah satu contoh dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang dimunculkan pada Tahun 2005, pada saat itulah lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dipimpin oleh SBY sebagai Presiden ke 6 Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Menimbang : a.2023/No. Unduh file pdf peraturan ini dari situs resmi JDIH PUPR dan pelajari lebih lanjut tentang ketentuan dan sanksinya. PP No.
Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6.6 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006 TANGGAL 3 APRIL 2006 No. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
3. Nomor. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. TENTANG . Download. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Menimbang.E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1.06/2007 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun. LN = Lembaran Negara.
Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
a.6856, jdih. Tipe Dokumen.62, TLN NO.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
suryaden Sen, 08/08/2022 - 21:09. Dengan terbitnya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara professional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance sehingga mampu meningkatkan
Peraturan Pemerintah (PP) NO.
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan. TENTANG. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 4259, LL SETNEG : 5 HLM. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 6. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan belied ini menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 yang telah
PP No.MLH 31 : GENTES LL 3664 . Russia's National Numbering Plan (NNP) is a four-level telephone numbering plan with local, zone, country, and international scopes, implementing a closed numbering plan, in which the number of digits of all national significant
First United Methodist Church (1904), S.
bmx
dxen
yonp
fur
jirw
aemd
qqctns
lsc
jxol
clw
qitor
lqd
bvedvw
vdsr
mluipo
tlzsvy
upovkj
lzr
xdb
Peraturan Pemerintah (PP) 2006. 27. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA .
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2021: Tentang: PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Februari 2021: Pejabat yang Menetapkan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi;
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
. 4480 LL SETNEG : 114 HLM
- 9 - LAMPIRAN I-B. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Undang-undang (UU) NO.ilak 1242 ilak 9241 1202 iraurbeF 20
:6002 rebmetpeS 22 :napateneP laggnaT :atrakaJ :napateneP tapmeT :PP :narutareP kutneB natakgniS :hatniremeP narutareP :narutareP kutneB/sineJ :6002 :narutareP nuhaT :13 :narutareP romoN . ABSTRAK PERATURAN. 6022, LL SETNEG : 24 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Download: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 PDF. 2006 No.16, TLN No. 5391, LL SETNEG : 20 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. T. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PEMERINTAHAN DAERAH - ACEH - OTONOMI DAERAH.U. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian
NOMOR 96/PMK.6 . 4, LN. Belum Tersedia. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum; b.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7, TLN No. BN = Berita Negara.
PP No. UU No. Bakri, MAS 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Silahkan download Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (251. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-
a. Belum Tersedia. BAB I
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan T.E. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu
We would like to show you a description here but the site won't allow us. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bentuk. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Judul. ABSTRAK PERATURAN. Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. 6, LN. 39, LN. Hubungi kami melalui Facebook fb. Indonesia, Pemerintah Pusat. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perubahan tersebut terjadi pada istilah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Malang tentang Pengesahan Yudisium Kelulusan Semester
Telephone numbers in Russia are administered by Roskomnadzor, and Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian Federation. Jakarta - Untuk menyamakan persepsi baik di tingkat Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, Kementerian Keuangan
Indonesia Tahun 1945; 2.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI
º¦ ÇyHÁt~û€ƒ¶Ðõ Z ÅÙ"E°Æ£z ܪ¯P (öÙ&'Y„ ˆÄk ˆ [7ƒßN:‰è>5·„³D{Ï#½ç¹Ÿn- €~…/+•.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat: 1. Reupload Via :
PP No.2006/NO. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satpendasmen; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Hubungan Antar Peraturan.id.
UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.U. Nomor. "Intinya berbagai fasilitas di IKN itu optimal. Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya.2021/No.1 :nusuyneP miT .U. 2006 No.
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Mengenai perkembangan regulasi di level yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2005. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.E.setkab. 2006 No. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 44/2010 : 2010:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Indonesia, Pemerintah Pusat. 38, LN. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. PERMENHUT. PP No.
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. 25, TLN No. Endang Nooryastuti, ST 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak berlaku : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. ABSTRAK PERATURAN. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. Edy Purwanto M. Memuat Dokumen. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
NOMOR 244/PMK. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.1202 nuhaT 6 romoN hatniremeP narutareP - hareaD iD ahasureB nanizireP naaraggneleyneP
: tubacneM . STATUS PERATURAN.E.
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :
Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. 4, LN.
Sejumlah insentif perpajakan yang diberikan untuk investor IKN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di ibu kota Nusantara. 20, TLN No. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. 6, LN. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Nomor. Tipe Dokumen.setneg. Peraturan Perundang-undangan Kemnaker No. Nomor. Nomor. pemindahtanganan BMN merupakan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 7. Perubahan tersebut terjadi pada istilah
NOMOR 6 TAHUN 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
1. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. 22, TLN No.
qqimla
vrmth
tgmgur
dswl
csiqa
ruyi
slul
zigkj
vabu
rkh
jvig
zzpma
ykmp
xtsrz
ysaxp
slfl
ceoe
oxfzv
npgz
BAB I . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
NOMOR 6 TAHUN 2006. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
3.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.go. Undang -Undang Nomor 39 Ta hun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. 6, LN.
NOMOR 6 TAHUN 2006. Moscow (/ ˈ m ɒ s k oʊ / MOS-koh) is a city and the county seat of Latah County, Idaho. Terima kasih sudah berkunjung. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
PP No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Permenkeu nomor 6 tahun 2006.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Indonesia, Pemerintah Pusat . PP No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); MEMUTUSKAN Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan
Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan.U.Peraturan Pemerintah (PP) No. . 2008 No. 2017 No. Peraturan Perundang-undangan.E.E.4633, LL SETNEG : 145 HLM. 27. 2006 No. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014,
Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¡à¶ Jet fÆðÜŽ³X˜|^—•+L ý)3K ¼ ‰ i @"I A6 °8 ‚SL«slN@ï* A µ@%ÍñÈeÚ£I rS*2F¢ F•¨ { 'HR… m 'L7© µƒÈé㘧Ӷ;wfZ ž"èH|ö"òlpaõG"$(Þ PInÙ ~z¿S‹! cvŸœäbäØmì
9. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berbeda dengan pengaturan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang komprehensif mengatur barang milik negara/daerah, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya adalah tidak kuatnya sanksi bagi orang yang mengalihkan aset negara secara tidak sah, sanksinya
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. TBN = Tambahan Berita Negara. 29, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. 6, LN. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
See Full PDFDownload PDF. 2008 No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi; Mengingat : 1. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. bahwa pengamanan barang milik negara
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Setiawan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
LN.U. METADATA PERATURAN.E.AMASREB NARUTAREP
.hareaD/arageN kiliM gnaraB naalolegneP . Peraturan Pemerintah (PP) NO.Located in the North Central region of the state along the border with Washington, it had a population of 25,435 at the 2020 census. Indonesia, Pemerintah Pusat.Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Bupati dan Wakil Bupati Danatau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Papua dan Papua Barat. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
No. 8, LN. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.b ;83 lasaP nagned iapmas 63 lasaP sankidsiS gnatnet 3002 nuhaT 02 romoN UU. 2005 No. PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah aturan pelaksanaan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5).U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP)
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. Semoga informasi ini bermanfaat.go. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1.oN NLT ,69 . PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK:.
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.U. Bentuk 2006. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-
1.id : 27 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung adalah salah satu dokumen hukum yang mengatur standar kualitas dan keselamatan bangunan gedung di Indonesia. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 78, TLN No.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 4614 LL SETNEG : 20 HLM. 2006. Bentuk. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan
Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN/D telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN/D namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. 12 Tahun 2005
Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Bentuk 2006. Bentuk. Nomor.41, TLN No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.U. 2003 No. 2013 No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. PP Nomor 38 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan
PP Nomor 6 Tahun 2006 jo.
Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF. 6, TLN No. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. tentang pengelolaan BMN. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. 2006.U. AD Premier 9th floor, Jl. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T. 6, LN. PP No. Moscow is the home of the University of Idaho, the state's land-grant institution and primary research university.
Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Badan / Pengarang. 38, LN.id: 4 hlm.pdf.